Serap Aspirasi di Bontang, Memperjuangkan Bendungan Suka Rahmat

satunusantaranews, Bontang - Menyerap aspirasi di Kalimantan Timur (Kaltim), Wakil Ketua (Waka) DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (23/10) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Pertemuan silaturahmi yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long ini Mahyudin disambut Wali Kota Basri Rase dan Wakil Wali Kota (Wawali) Najirah beserta jajaran Pemkot.

Mahyudin mengatakan kedatangannya dalam rangka menyisir sekaligus menerima aspirasi terkait permasalahan yang ada di Bontang, untuk selanjutnya diperjuangkan di tatanan pemerintah pusat.

“Apalagi Kaltim ke depan, bakal menjadi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sebagai daerah penyangga IKN, industri di Bontang harus hidup,” ucapnya.

Mantan Wakil Ketua MPR-RI (2014-2019) ini menambahkan, beberapa permasalahan dan masukan yang bakal diperjuangkan ke Senayan diantaranya, pembangunan Bendungan Suka Rahmat sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Taman.

Selain itu, permasalahan perbaikan jalan poros Bontang-Samarinda, hingga maraknya kasus tambang ilegal.

Usulan lainnya yang diterima Mahyudin terkait pembangunan jalan khusus industri yang menghubungkan Bontang-Kutim. Sebab di masa mendatang, arus pengiriman barang dan jasa di dua daerah ini akan semakin banyak dan saling menguntungkan.

“Tentu hal ini bisa membuka lapangan pekerjaan, menimbulkan dampak ekonomi yang baik, dan muaranya dapat menyejahterakan masyarakat,” sebutnya.

Mahyudin mengaku optimistis, sejumlah aspirasi itu bakal ditindaklanjuti pemerintah pusat. Dirinya juga bakal berjuang, agar kewenangan pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal nantinya dapat dikembalikan ke daerah. Dengan begitu daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Dalam kesempatan pertemuan ini, Basri Rase mengaku senang sekaligus bangga atas kedatangan Mahyudin ke Kota Taman. Dirinya berharap, sinergitas antara Pemkot Bontang dan DPD-RI dapat semakin terjalin baik, utamanya persiapan sebagai daerah penyangga IKN baru.

“Semoga dengan kerja sama yang baik ini, DPD RI bisa membantu memperjuangkan program-program Bontang di tingkat pusat,” tutupnya.

Baca Juga: Sentralisasi Perizinan Rawan Konflik dan Berpotensi Mengulang Dosa