satunusantaranews, Jakarta – Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Jumat (13/8) mengagendakan laporan hasil penyerapan anggota DPD RI selama berada di daerah pemilihannya. Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan bahwa Pimpinan DPD RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Anggota DPD RI dari Kalimantan Timur Muhammad Idris S yang wafat tanggal 18 Juli 2021 dan Anggota DPD RI dari Riau Rosti Uli Purba yang wafat tanggal 28 Juli 2021.
Dalam agenda penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi, Senator dari Papua, Octopianus P. Tebai menyampaikan salah satu aspirasi terkait dampak pandemi Covid-19 di provinsinya. Ia mengatakan, adanya pandemi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha yang terdampak pandemi, baik melalui adanya subsidi ataupun penanggulangan terkait masalah pengangguran.
Sementara itu, Senator dari Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa menilai adanya PPKM dapat merugikan sektor perekonomian. Ia berharap agar penanganan pandemi Covid-19 dapat segera diselesaikan secara efektif, sehingga dampak dari pandemi Covid-19 tidak akan semakin luas. Ia khawatir jika PPKM akan terus diperpanjang, akan banyak sektor usaha yang semakin terdampak. Kami mengharapkan adanya sinergi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19 agar segera berakhir.
Senada dengan itu Senator dari Sulawesi Tenggara Amirul Tamim mengatakan bahwa pemberlakuan PPKM membuka mata semua bahwa Indonesia tidak memiliki kemandirian baik fasilitas kesehatan dan tenaga medis, termasuk di provinsinya. Oleh sebab itu anggota DPD RI dari Sultra mendukung pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bahwa melalui pandemi Covid-19, pemerintah dapat mewujudkan kemandirian kesehatan nasional dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, maupun peningkatan dan penambahan tenaga medis.
“Dalam kondisi penanganan bantuan sosial di tengah pandemi, kita tengah masuk tahun kedua, di mana kemiskinan semakin bertambah. Kita mengapresiasi atas bantuan sosial, tetapi masih ada permasalahan terkait penyaluran dan terkait data, sehingga diperlukan perbaikan terkait hal itu,” jelasnya.
Setelah setiap anggota DPD RI menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi daerah, Mahyudin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kinerja seluruh anggota DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang telah diterima dapat dihimpun dan diklaster oleh Sekretariat Jenderal untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai bidang tugas Komite dan skala prioritas di masing-masing Komite,” ucap Mahyudin.
Sebagai informasi, dalam Sidang Paripurna tersebut, DPD RI juga mengesahkan hasil rekomendasi 16 calon anggota BPK RI yang akan diserahkan kepada DPR RI sebagai pertimbangan dari DPD RI untuk memilih 1 orang untuk menggantikan anggota BPK RI yang akan berakhir masa jabatannya di bulan Oktober 2021.
Leave a Comment