satunusantaranews – Jakarta, Sekolah bisnis IPB Bogor menggelar Sidang Terbuka Promosi Doktoral bidang ilmu Manajemen Bisnis kepada Indra Iskandar yang saat ini tengah menjabat sebagai Sekjen DPR RI (19/8).
Diertasinya berjudul “Strategi Pengembangan Kapabilitas Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”
Sidang Promosi di pimpin oleh Dekan Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS Sekolah Bisnis IPB, penguji luar Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi, MM Guru besar ilmu administrasi Universitas Indonesia dan Dr. Ir. Nimmi Zulbainarni, SPi, MSi Wakil dekan SB-IPB.
Juga dipimpin perwakilan dari program studi Dr. Ir. Arif Imam Suroso, MSc, Promotor Prof. Dr. Ir. Mohamad Syamsul Ma’arif M.Eng., Dr. M. Joko Affandi S.U. dan Dr.Ir. Anggraini Sukmawati MM.
Dan di hadiri beberapa Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, rekan dan kerabat promovendus.
Promovendus memaparkan bahwa organisasi dihadapkan pada lingkungan yang memiliki karakteristik “VUCA”, (Volatility (perubahan yang cepat); Uncertainty (tidak menentu); Complexity (sangat beragam); serta Ambiguity (tidak jelas).
Perubahan yang cepat tersebut dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan, ujar Iskandar.
Di Era seperti ini, kita akan mengalami kelimpahan/abundance pada Organisasi, SDM dan Teknologi. Pada kondisi tersebut keberadaan Parlemen Modern sebagai resolusi DPR RI tahun 2019 sudah menjadi kebutuhan DPR.
“Sama halnya dengan parlemen di negara-negara lain, konsep parlemen modern sudah diperlukan untuk menjawab tantangan jaman yang semakin maju dan berbasis teknologi.”
Secara umum, parlemen di seluruh dunia juga menghadapi tantangan yang sama akibat dampak globalisasi serta tuntutan masyarakat terhadap informasi,” tegasnya.
Penelitian ini menggunakan Soft System Methodology (SSM) serta menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) serta Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Hard System Methodology (HSM).
Hasil temuannya adalah Strategi Baru dalam perumusan kebijakan menggunakan pendekatan sistem berbasis organisasi masa depan yang berlandaskan Kompetensi, Kualitas, dan sikap kerja SDM sesuai dengan perkembangan TIK.
Dan terbentuknya sistem organisasi Setjen yang modern yang didukung Sumber Daya Manusia unggul dan berbasis TIK (Organisasi masa depan) serta didukung Regulasi (Pemerintah, Internal/Renstra/RITIK) dan komitmen semua pihak yang kuat.
Indikator kinerja dan kontrol sistem pendukung yang andal dan paripurna dalam mewujudkan parlemen modern tidak hanya cukup dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Juga dibutuhkan integrasi penggunaan TIK antar unit serta kompetensi, kualitas dan sikap kerja SDM yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan TIK.
Setjen sebagai sistem pendukung utama DPR RI berada di bawah eksekutif dan pimpinan DPR RI sebagai lembaga politik menjadi aktor kunci dalam mewujudkan parlemen modern didukung dengan keleluasaan dalam hal regulasi sebagai kebutuhan agar andal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Parlemen modern yang ditandai dengan keterbukaan, teknologi informasi dan representasi menjadi suatu keniscayaan dengan SDM yang unggul berbasiskan teknologi informasi terkini sebagai sistem organisasi pendukung yang efektif, profesional, modern dan mandiri.
Kebaruan lainnya yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah secara teori ketika dimensi kapabilitas organisasi sudah diterapkan dengan baik akan menimbulkan kekakuan pada organisasi.
Akan tetapi Setjen DPR yang menggunakan 4 dimensi kapabilitas organisasi dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan kinerja tanpa menimbulkan kekakuan pada organisasi Setjen DPR.
“Hal ini terjadi dikarenakan setjen DPR harus profesional, tidak memihak dan melayani DPR yang membutuhkan fleksibilitas,” paparnya.
Hasil rumusan kebijakan strategis atas pengembangan kapabilitas organisasi, SDM dan teknologi dalam penelitian ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kinerja setjen DPR sebagai sistem pendukung mewujudkan parlemen terbuka.
Kebijakan ini untuk mendorong peningkatan akses dan keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi, dan keterlibatan publik termasuk melalui penggunaaan teknologi informasi demi terciptanya lembaga legislatif modern yang representatif, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif dan akuntabel.
“Sehingga perumusan kebijakan dan kinerja anggota Dewan dapat diakses dan menjawab kebutuhan publik,” lanjutnya lagi.
Hasil penelitian ini juga secara pribadi sangat bermanfaat bagi promovendus yang juga selaku sekretaris jendral DPR yang dapat mengimplementasikan secara langsung.
Oleh karena itu, Setjen DPR RI perlu melakukan terobosan untuk mewujudkan Parlemen Modern yang sudah dicanangkan beberapa waktu lalu.
Meski ujian promosi terbuka ini agak berlangsung sedikit menegangkan, namun dinilai para penguji sangat layak meraih gelar Doktor atas Disertasi yang telah ditelitinya dengan meraih yudisium sangat memuaskan.
Leave a Comment