satunusantaranews, Jakarta – Tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi berbagai negara semakin kompleks dan dinamis. Tantangan datang dari aspek militer, nonmiliter, dan hibrida. Oleh karenanya diperlukan penguatan pada sektor pertahanan dan keamanan. Apalagi menghadapi kasus global yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan, maka peran sektor pertahanan dan keamanan menjadi semakin penting untuk diperkuat.
“Berbagai kemungkinan harus mampu diantisipasi untuk melindungi segenap bangsa, negara, dan seluruh warganya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat Penutupan Konferensi Nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21, di Universitas Pertahanan Sentul, Bogor, Jawa Barat (18/6).
Wapres pun menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan tersebut, dapat dilakukan melalui pemberian pembekalan kepada seluruh komponen bangsa, baik militer maupun nonmiliter, agar seluruh komponen dapat berkolaborasi secara efektif dalam menghadapi tantangan.
“Segenap komponen bangsa baik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan seluruh masyarakat perlu mendapatkan pembekalan agar memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan, sehingga segala ancaman dan tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan baik. Harus dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa,” tutur Ma’ruf Amin.
Kesiapsiagaan dan kewaspadaan semestinya dilaksanakan secara inklusif dan kolaboratif oleh seluruh komponen bangsa, dan membutuhkan kepedulian, inovasi, dan kreativitas yang tinggi, agar sumber daya nasional yang dimiliki, meskipun terbatas, dapat diberdayakan secara efektif dan efisien.
Wapres lebih lanjut menjelaskan tentang berbagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dan menilai bahwa pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan sejak dini untuk semakin memperkuat sistem pertahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Berbagai komponen tersebut diharapkan menjadi bagian dari suatu mekanisme dan garda terdepan di masyarakat dalam melindungi dan mencegah infiltrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme,” urainya.
Akhirul kalam Wapres memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Konferensi Nasional Sishankamrata Abad ke-21, sekaligus berharap agar apa yang sudah dihasilkan dalam pembahasan konferensi dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.
“Dokumen hasil konferensi bernilai sangat strategis mendorong gerakan berskala nasional untuk mengoptimalkan implementasi dari sishankamrata menghadapi ancaman terhadap NKRI di abad ke-21. Saya minta agar apa saja yang sudah dirumuskan jangan sampai hanya menjadi dokumen di atas meja, namun dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi NKRI,” tutupnya.
Sedangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan bahwa selama ini pemahaman tentang sishankamrata lebih sering dijumpai untuk personil di kalangan militer saja. Untuk itu, diperlukan juga sosialisasi sishankamrata untuk kalangan nonmiliter.
Di sisi lain, dokumen sishankamrata yang ada saat ini usianya sudah cukup lama sehingga terdapat urgensi untuk memperbaharui dokumen tersebut agar dapat diimplementasikan sesuai dengan tantangan zaman yang ada saat ini. Produk yang dihasilkan oleh konferensi ini adalah cukup membanggakan. Bisa dikatakan aktual dengan kondisi abad ke-21 dan menampung serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku, pelaksana-pelaksana, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pertahanan negara di lapangan, ujar Prabowo.
Konferensi nasional ini diadakan lima hari 14–18 Juni 2021 menghadirkan pembicara dari lintas institusi. Di antaranya perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar (Mabes) TNI, Mabes Polri, kementerian/lembaga pemerintah lainnya, pemerintah daerah, kalangan industri pertahanan, dan perguruan tinggi. Diadakannya konferensi ini sebagai forum untuk saling bertukar pandangan tentang konsep sishankamrata dan implementasinya di abad ke-21.
Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD., Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Bakti Agus Fadjari, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Ahmadi Heri Purwono, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Fahru Zaini Isnanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, serta Rektor Universitas Pertahanan Amarulla Octavian.
Leave a Comment