Target KLHK: Daerah di Indonesia Bersih dari Sampah dan Zero Emisi pada Sektor Sampah

Satunusantaranews–Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengharapkan setiap daerah di Indonesia dapat bersih dari sampah. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) Sayid Muhadhar menilai momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) menjadi semangat bagi seluruh unsur di daerah dapat mewujudkan target zero emission dari sektor sampah.

"Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari gerakan bersih sampah. Kami di KLHK memiliki target zero emision dari sektor sampah. Komitmen kami di Pusat ini kami tunjukkan dengan mendorong kabupaten/kota mulai dari gerakan bersih sampah seperti yang telah kita laksanakan tadi," kata Sayid di Bank Sampah Bersinar, Kecamatan Baleendah, Bandung, Sabtu (18/2).

Sayid mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia telah berkembang maju menuju emisi net zero yang diwujudkan melalui berbagai aksi mitigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif. Ditargetkan pada tahun 2025 seluruh TPA dikelola dengan metode lahan urug saniter dan pemanfaatan gas metan pada tahun 2050. Sedangkan mulai tahun 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan.

"Kalau TPA yang sudah ada tidak apa-apa berjalan, tetapi tidak lagi membangun yang baru. Langkah-langkah kita seperti ini tidak boleh bosan karena lama kelamaan akan menjadi kebiasaan," katanya.

Sementara mulai tahun 2031, lanjut Sayid, akan diupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar. Fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga pada tahun 2050 operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap.

Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, perlu mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi net zero tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Dadang Supriatna mangapresiasi langkah KLHK karena peduli terhadap persoalan sampah di daerah. Pemda pun mendukung rencana KLHK untuk tidak membangun TPA baru pada tahun 2030 karena akan lebih baik memanfaatkan Bank Sampah serta membangun tempat pengelolaan sampah induk di setiap desa di Kabupaten Bandung.

“Jadi kami sepakat kalau tahun 2030 tidak membangun TPA baru lagi, dan mengoptimalkan Bank Sampah. Kami akan ada tiga pengelolaan Bank Sampah di suatu titik tempat, ada pengelolaan sampah yang sifatnya organik dan yang kedua RDF. Jika itu dapat berjalan dengan baik rencananya akan membangun sebanyak 7 pengelolaan sampah,” kata Dadang.

Dadang mengatakan, Pemda Bandung sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi volume sampah agar tidak terjadi penumpukkan sampah di TPA. Karena belajar dari pengalaman insiden longsoran TPA Leuwigajah di Cimahi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005 yang merenggut ratusan nyawa.

"Kabupaten Bandung menghasilkan sampah dari sampah rumah tangga sekitar 1.280 ton setiap harinya. Tetapi berkat kerja sama semua pihak dalam memilah dan mengelola sampah, dari 1.280 ton ini hanya menyisahkan 400 ton saja,” ujar Dadang.

Sayid pun mengapresiasi langkah Pemda Bandung yang telah bertransformasi di dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Solusi-solusi di tiap daerah diharapkan terus muncul agar Indonesia dapat bersih dari sampah di masa depan.