satunusantaranews, Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menanggapi konflik yang terjadi di Wadas. Menurutnya, Pemerintah memiliki maksud baik, tapi dirinya tidak setuju dengan tindakan pemaksaan kehendak yang cenderung represif dan intimidasi kepada masyarakat yang menolak lahannya dijadikan lokasi tambang galian C. Sultan juga mengusulkan untuk mencari lokasi lain yang juga memiliki batu andesit.
Diketahui, total luas tanah yang akan dibebaskan untuk penambangan batuan andesit di Wadas yang mencapai 124 hektare mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat Wadas. Adapun alasan warga Desa Wadas yang menolak karena khawatir penambangan galian C di desanya akan merusak sumber mata air dan sawah lantaran sebagian besar mata pencaharian mereka adalah petani.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pelaksana proyek waduk Bener untuk mencari alternatif sumber batuan andesit yang dibutuhkan di area yang jauh dari perkampungan dan lahan pertanian masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kemerdekaan dan pilihan hidup warga negara. Apalagi jika lokasi galian C merupakan kawasan hutan yang menjadi sumber air dan penyangga kawasan pemukiman warga. Pemerintah harus mencari solusi alternatif jika semua pendekatan persuasif tidak berhasil.
“Apakah hanya Wadas yang memiliki potensi andesit? Dan apakah jenis batuan lain tidak bisa digunakan sebagai material waduk Bener? Pemerintah dan pelaksana proyek tidak boleh terkesan memanfaatkan potensi material andesit tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat setempat”, tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sultan meyakini bahwa Pemerintah daerah setempat pasti memiliki data dan peta potensi material andesit atau jenis batuan sejenis yang dibutuhkan dalam pembangunan waduk Bener. Silahkan diidentifikasi kandungan batuan dalam struktur geologi sekitar lokasi pembangunan waduk.
“Jika upaya penolakan ini masih berlanjut, Kami minta dengan sangat agar pemerintah tidak lagi memaksakan kehendaknya masyarakat Wadas dan menghentikan upaya hukum yang didakwa kepada beberapa anggota masyarakat setempat. Karena bisa dipastikan akibat pro dan kontra di internal Desa Wadas berpotensi menimbulkan konflik horizontal”, tutupnya.
Leave a Comment