satunusantaranews, Jakarta – Fakta di lapangan ditemukan bahwa besarnya tingkat risiko penyebaran covid di suatu wilayah tidak mampu menghentikan keinginan sekolah mengadakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menurut riset Survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS).
Survei yang bertujuan memahami lebih dalam dilema antara BDR dan PTM tersebut, dilakukan IDEAS pada Agustus-September 2021 yang lalu terhadap 98 kepala sekolah, 515 guru dan 826 peserta didik dari 114 satuan pendidikan setingkat SD-SMP yang tersebar di 9 provinsi.
Dari survei tersebut terlihat betapa besar resistensi terhadap BDR bahkan ketika gelombang ke-2 pandemi melanda, tingkat risiko wilayah yang memburuk tidak mampu menghentikan adopsi PTM.
“Dari 66 sekolah yang mengadopsi PTM terbatas, sebanyak 88,3 persen diantaranya berlokasi di wilayah PPKM level 3 dan 4 pada 26 Juli – 2 Agustus 2021,” kata Nuri Ikawati, peneliti IDEAS (20/11).
Dia menambahkan dari 9 sekolah yang mengadopsi PTM secara penuh, seluruhnya berlokasi di wilayah PPKM level 3 pada 26 Juli-2 Agustus 2021.
Survei tersebut menemukan sebagian besar sekolah, yaitu sebesar 67,3 persen, telah mengadopsi PTM sejak lama dengan derajat yang berbeda-beda.
“Sebanyak 42,9 persen responden sekolah tercatat mengadopsi PTM secara intensif dalam pembelajaran, dengan proporsi 50 persen ke atas, melampaui anjuran pemerintah yang hanya mendorong PTM secara terbatas,” ujar Nuri.
Survei tersebut juga mencatat sebanyak 22,4 persen responden sekolah telah mengadopsi PTM sejak awal pandemi, dimana 6,1 persen diantaranya mengadopsi PTM secara penuh (100 persen PTM). Dengan kata lain, sekolah-sekolah tersebut tidak pernah menutup sekolah sepenuhnya selama masa pandemi.
“Sebanyak 18,4 persen responden sekolah bahkan memulai adopsi PTM di bulan Juni 2021, ketika serangan virus gelombang ke-2 mulai melanda. Hanya 32,7 persen responden sekolah yang sama sekali belum melakukan PTM dan sepenuhnya menjalankan BDR,” tutur Nuri.
Menurut Nuri preferensi sekolah yang besar terhadap PTM, bahkan sejak awal pandemi, mengindikasikan kesulitan yang dihadapi untuk mengadopsi BDR dan keterbatasan kemampuan melakukan PJJ.
“Untuk menjalankan BDR dengan efektif, pihak sekolah harus memiliki sistem pendukung yang memadai antara lain rencana keberlanjutan pembelajaran selama pandemi, pembinaan dan pemantauan terhadap guru,” ujar Nuri.
Selanjutnya yang talah penting adalah dukungan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan bagi guru untuk PJJ, serta program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali murid mendampingi anak selama BDR.
Untuk pembelajaran dengan BDR yang efektif, Nuri mengungkapkan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan membuat membuat penyesuaian RPP sesuai kondisi pandemi, membuat mekanisme komunikasi dengan peserta didik dan orang tua/wali murid.
“Secara teknis guru diharap mampu membuat materi untuk pembelajaran daring, membuat mekanisme pemberian dan pengumpulan tugas, serta metode evaluasi capaian belajar, dan program pelibatan orang tua/wali murid untuk aktif mendampingi anak selama BDR,” Beber Nuri.
Hasil survei IDEAS menunjukan berdasarkan persepsi responden kepala sekolah, sekolah yang sepenuhnya mengadopsi BDR cenderung memiliki guru dan peserta didik yang lebih siap untuk pembelajaran PJJ. Sedangkan sekolah yang telah mengadopsi PTM cenderung memiliki guru dan peserta didik dengan kesiapan yang lebih rendah untuk PJJ.
“Adopsi PTM terbatas sudahlah tepat, kombinasi BDR dan PTM dengan proporsi sesuai tingkat risiko wilayah dimana sekolah berada menjadi pilihan paling rasional. BDR secara penuh (100 persen) adalah pilihan yang tidak bijaksana, namun PTM secara penuh juga berisiko tinggi terhadap lonjakan kasus,” tutup Nuri.
Leave a Comment