Wajar Rapat Gubernur Kalbar Usir Perwakilan 20 Perusahaan Sawit, Karena Harus Berpihak ke Rakyat

satunusantaranews, Surabaya - Langkah Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengusir perwakilan 20 perusahaan sawit dalam rapat di Pemprov Kalbar mendapat tanggapan beragam. Saat diminta pendapatnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai sikap tersebut sangat wajar. Bagi LaNyalla, seorang kepala daerah memang harus berpihak pada kepentingan rakyat.

"Sikap yang diperlihatkan Gubernur Kalimantan Barat sangat wajar. Karena, sikap itu adalah bentuk kekecewaan beliau terhadap situasi bencana banjir di daerahnya, termasuk kepada para wakil dari perusahaan kelapa sawit," kata LaNyalla saat kunjungan di Dapil Jawa Timur (10/11).

Dalam penilaiannya pihak perusahaan kelapa sawit pun seharusnya mengerti kondisi daerah tempat mereka berusaha. Harus ada kepedulian, khususnya pada masyarakat. Pihak perusahaan sudah seharusnya sensitif dengan kondisi yang ada di daerah. Jangan hanya terkesan mencari untung, tetapi tidak mau membantu sekitar, katanya.

Senator Jawa Timur itu menambahkan, perusahaan harus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah. Ada hal-hal dimana perusahaan dan pemerintah daerah bersinergi. Khususnya untuk membantu masyarakat. Kepedulian ini harus dibentuk.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menumpahkan kekecewaannya kepada 20 perusahaan sawit yang beroperasi di wilayahnya. 20 Persahaan yang ia panggil, diharapkan membantu warga yang terdampak banjir. Namun, ke-20 perusahaan itu tak ada yang sudi memenuhi permintaan Sutarmidji dengan berbagai alasan. Sutarmidji pun geram dan mengusir mereka.

Menurut Sutarmidji, puluhan perusahaan itu tidak mempunyai nurani dan tanggung jawab. Padahal, kata dia, bencana hidrologi yang terjadi di Kalbar kemungkinan disebabkan deforestasi oleh aktivitas tambang dan perkebunan sawit.