Yan Mandenas Berharap Pemerintah Fokus Pada Penyelesaian Pelanggaran HAM

satunusantaranews, Jakarta - Menyikapi dinamika sosial politik di tanah Papua, Yan Permenas Mandenas Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerinda dari daerah Papua berharap pemerintah pusat tidak menyikapi berlebihan namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang di lakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.

Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas bahkan papua ibarat Daerah Operasi Militer (DOM) yang tidak pernah tuntas dalam penaganan konflik sosial politik, bahkan sangat di sayangkan cipta kondisi terus terjadi di tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negeri-nya sendiri.

"Dengan melihat korban rakyat Papua ibarat mahluk yang tidak berharga dimata pemerintah pusat, saya berharap pemerintah pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan papua, mulai dari Penanganan Kemanan, Konflik Sosial Politik, Korupsi, Pembangunan manusia Papua, Pemberdayaan orang asli Papua dan Peyelesaian Pelangaran HAM di Papua yang tak kunjung usai," kata Yan P. Mandenas dalam keterangannya (4/12/2020) di Jakarta.

Ia berharap penanganan Papua bukan sekedar Implementasi kebijakan semata terhadap pembangunan di Papua, namun yang lebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah. Termasuk Kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah soasial Politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok tanah air.

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat di terima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku oknum-onum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua.

Apapun tuntutan rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tak kujung usai di tanah Papua, sepanjang Pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, saya yakin akan ada solusi damai di tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil, tanpa keadilan di tanah Papua saya yakin eskalasi politik di tanah Papua tidak akan berkahir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri," jelasnya.

Pertanyaan saya siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini kalau bukan Pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan, sehingga pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan Negara terhadap rakyat Papua tapi mari kita jadikan rakyat Papua sebagai subject pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa di hargai dan diberikan tempat oleh pemerintah.

Disisi lain evaluasi dan dialog harus terus di lakukan melalui perangkat pemerintah yang ada, "Saya berharap perilaku aparat perlu di benahi total lewat kebijakan satuan organisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua," tambahnya.