875 miliar Untuk Verivali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

satunusantaranews - Jakarta. Kementerian Sosial meminta tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilakukan pada 2021. Sehingga total untuk verifikasi dan validas DTKS mencapai Rp1,3 triliun agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota. Menanggapi ini, Komisi VIII DPR menganggap penambahan anggaran sangat penting guna mendukung Verivali DTKS.

Demikian ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait data kemiskinan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Dengan anggaran tersebut target bisa merambah 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi serta di luar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Program Sembako.

Sementara itu, sebelumnya Mensos memaparkan bahwa anggaran yang diusulkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos 2021 untuk Verivali DTKS hanya sebesar Rp.425 miliar dan menjangkau 12.430.000 ribu individu di DTKS di 32 provinsi, kecuali Papua dan Papua Barat.

"Saya minta yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan dan Program Sembako yang lebih dulu diverifikasi dan divalidasi," ujar Mensos.

DTKS berisi 97,3 juta data individu yang menjadi sumber data program-program penanganan kemiskinan di sejumlah Kementerian. Dan sebanyak 10 juta KPM di DTKS menjadi peserta PKH dan 15 juta KPM yang menjadi peserta Program Sembako di Kemensos. (tjbm; foto ist)