CSR Program Indonesia Terang Ciptakan Harmonisasi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat

satunusantaranews - Maros, Sulsel. Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr, dalam pernyataannya yang melalui Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa peletakan batu pertama pada Pilot Project Program Indonesia Terang untuk Infrastruktur Sipil dan Elektrifikasi Mandiri oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) di Dusun Billa, Desa Damai Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, 27/2, sebagai salah satu upaya dalam pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan.
"Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya hubungan yang harmonis dan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat. Di dalam keterbatasan sumber daya sering kali pemerintah sering kali mengalami kendala dalam mencari solusi terhadap permasalahan masyarakat yang ada seperti kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial lainnya," jelas Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr.
Oleh karenanya, Gubernur mengharapkan dapat saling berkoordinasi demi kelancaran program ini, sehingga propinsi Sulawesi Selatan betul-betul menjadi pilot project Program Indonesia Terang untuk kemudian diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman MM yang diwakili Camat Maros Andi Irfan menyampaikan apresiasi yang besar kepada Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) yang telah menetapkan Desa Damai Kecamatan Tanralili sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan pilot project Program Indonesia Terang ini.
Lebih lanjut dikatakan Bupati Maros bahwa CSR merupakan salah satu program yang dimiliki setiap perusahaan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder atau lingkungannya. CSR sudah menjadi konvesi dunia, dimana suatu perusahaan yang beroperasi disuatu tempat, wajib hukumnya memberikan satu tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
"Dan proyeksi potensi dari dana CSR ini sangat besar jumlahnya, dana CSR ini akan dibagikan kepada masyarakat atau kelompok yang membutuhkan sehingga dapat membantu pelakssanaan program pemerintah dalam hal pembangunan," papar Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman MM, yang dibacakan Camat Maros Andi Irfan.
Sebagai catatan, LPCI merupakan lembaga independen yang mengkoordinasikan CSR dari seluruh perusahaan swasta nasional maupun swasta multi nasional yang ada di Indonesia dan didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI.
"Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Maros sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dilaksanakan pilot project tersebut, karena adanya tenaga listrik menjadi salah satu tolok ukur perkembangan daerah. Kemajuan suatu daerah dapat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Tidak hanya di Kecamatan Tanralili, tetapi menjangkau kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Maros. Semoga menjadi terang desanya, terang jalannya, dan terang kesejahteraannya Menuju Maros lebih sejahtera tahun 2021," tutup Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman MM dalam sambutannya.
Hadir pada peletakan batu pertama Pelaksanaan Pilot Project Progam Indonesia Terang Elektrifikasi Mandiri dan Infrastruktur Sipil Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) di Dusun Billa, Desa Damai Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, 27/2, Kolonel Gathot (Monitoring Saber Pungli Kemenpolhukam); Davey Oktavianus Patti, staff ahli hukum Kemenpolhukam; Andi Muhammad Irfan ST, anggota DPRD Sulawesi Selatan Fraksi PAN; Dandim 1422 Maros diwakili Kapten. TNI Ahmad dan Kapolres Maros diwakili Inspektur Polisi Dua Wahyudin. Sedangkan dari LPCI hadir Eko Yuliarto Kepala Divisi Perencanaan LPCI mewakili Ketua Umum LPCI, para Ketua Umum Asosiasi (Ketua Umum Pepci Taslim; Ketua Umum Gappenas, Dede Koswara; Sekretaris Umun Gappenas, Ashari Djamil; Ketua Umum Mipcindo, Gusthia; Wakil Ketua Umum Gapcindo, Sanusi).
Selanjutnya, Ketua Umum PEPCI (Perkumpulan Pengelola CSR Indonesia) Taslim menyatakan bahwa peletakan batu pertama pada pelaksanaan Pilot Project Program Indonesia Terang untuk infrastruktur sipil dan elektrifikasi mandiri oleh LPCI di Dusun Billa, Desa Damai Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, 27/2, didukung penuh oleh perangkat desa dan masyarakat desa penerima manfaat. Dan diharapkan semua potensi dana CSR yang ada, dapat kita petakan dan kita maksimalkan penggunaannya bagi kesejahteraan masyarakat, jelas Taslim.
Ini adalah bentuk komitmen kita untuk mendukung Nawacita Presiden Joko Widodo menuju Indonesia Terang, lanjutnya lagi, jadi aset yang akan dibangun ini dipergunakan sebaik-baiknya, di rawat dan di jaga. Pilot Project Program Indonesia Terang merupakan kegiatan yang juga dikembangkan Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI). Berkerjasama dengan para asosiasi dan mitra asosiasi, yang kali ini ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Maros, Sulsel (Propinsi keenam setelah Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sumsel, red) dalam hal pemenuhan kebutuhan akan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.
Sebagai pamungkas, Eko Yuliarto Kepala Divisi Perencanaan LPCI yang mewakili Ketua Umum LPCI Teten Indra, menegaskan Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) hadir dengan maksud dan tujuan menumbuh kembangkan kesadaran perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun swasta multi nasional untuk melaksanakan aturan CSR di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan regulasi pemerintah yang ada serta mengelola atau mengkoordinir serta menyalurkan dana CSR ini secara transparan dan akuntabel, dimana salah satunya adalah melaksanakan pilot project Program Indonesia Terang seperti yang kita hadiri saat ini.
Dengan kata lain, Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) hadir memiliki fungsi sebagai generator, koordinator, fasilitator, dan sebagai investigator dalam pengembangan CSR-CSR yang berasal dari perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun swasta multi nasional yang beroperasi di wilayah Republk Indonesia. Ini tentunya dikoordinasikan bersama Kemenkopolhukam ke seluruh jajaran pemangku kepentingan secara terintegrasi, terkoordinasi, terimplementasi berkesinambungan dan transparansi. Untuk masyarakat penerima manfaat dirawat dan dijaga agar bisa bermanfaat buat seluruh di daerah ini, pungkas Eko. (ray/foto ist)