Kekayaan Papua Harus Kembali ke Rakyat Papua Melalui Corporate Social Responsibility 

satunusantaranews(09/02/2019) - Jakarta. Bertempat di Lapangan Bola Kaki, Kampung Yoka, Distrik Heram Kota Jayapura, Propinsi Papua, 2 Maret 2019. Hadir pada kegiatan Peletakan Batu Pertama Pilot Project Program Indonesia Terang. Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru menjelaskan bahwa Kota Jayapura terdiri dari 5 Distrik, 25 kelurahan dam 14 Kampung. Jika lampu semua sudah terpasang mungkin ada program lain yang akan direncanakan secara berkesinambungan. Membangun negara, membangun daerah itu perlu berkesinambungan, perlu kerjasama, perlu harmonisasi antara pemerintah, termasuk lembaga CSR nya , termasuk pengusaha-pengusaha di Indonesia, multinasional yang ada, termasuk masyarakatnya.

Tanah Papua sudah terkenal bukan hanya sekelad nasional saja tetapi juga di internasional dikarenakan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Teten Indra, selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) menegaskan bahwa kekayaan tanah Papua harus kembali ke rakyat Papua, melalui Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah hak masyarakat yang tidak boleh diabaikan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi diseluruh wilayah kita.

Dan  Demikian ditegaskan Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI), Perlu diketahui pula, LPCI  dengan beberapa pemerintahan propinsi maupun kabupaten yang ada di Indonesia sudah melakukan satu MOU dalam rangka pengoptimalan CSR, dalam rangka percepatan, dalam rangka mensukseskan, mewujudkan sila kelima pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, LPCI akan berkerja optimal untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada di Papua untuk dinikmati rakyat Papua, tegas Teten Indra. program-program yang utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Dari mana sumbernya, yang kami usung tentu sumbernya dari sumber dana CSR, sambung Teten Indra. 

Untuk diketahui, pengelolaan CSR dilembaga LPCI, dibagi menjadi 3 zona, malah di Papua ada ada Zona Khusus dikarenakan situasi medan yang begitu berat. Zona 1 pagu anggaran CSR yang kita siapkan itu hanya Rp  350 juta per desa. Zona 2 itu kurang lebih Rp 425 juta per desa, Zona 3 seperti sekarang di desa Yoka itu Rp 500 juta perdesanya, ditambah Zona Khusus atas usulan dari Sesmenkopolhukam dimana pagu anggaran CSR nya Rp 1 miliar. Kedepannya kami sangat memerlukan dukungannya supaya rencana program ini bisa terlaksana dengan sukses, maka dari itu beramanat kepada penerima manfaat untuk dapat menjaga, berawat supaya apa yang kami sampaikan bisa lebih bermanfaat, pungkas Teten Indra.

"Dan di Papua, baru pertama kali Asisten Teritorial hadir dari 6 propinsi sebelumnya. Karena yang mengurusi ini di Kodam adalah Asisten Teritorial yang sosial masyarakat. Jadi nanti bisa langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum LPCI kedepannya, dan bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Ini Papua, demikian Asisten Teritorialnya datang programnya ada, Walikota datang programnya ada, jadi bisa menjadi contoh bagi tempat lainnya. Kemarin Gubernur Sumatera Selatan hadir tapi dari pihak Kodam tidak hadir hanya diwakili Dandim yang cakupannya tidak luas, yang luas adalah Kodam. Ini Papua sangat luas jadi butuh koordinasi yang sangat luas. Kodam iya, Propinsi iya, Pemerintah daerahnya juga, dan ini yang diharapkan oleh LPCI," tutup Kolonel Gathot.

Kedepan sesuai dengan perkembangan waktu, tidak hanya Desa Yoka saja karena target LPCI untuk lima tahun pertama adalah 20 desa per Kabupaten atau Kota, itu jadi target LPCI, papar Ketua Umum LPCI Teten Indra (dn/foto ist)