Jakarta – Puluhan keluarga mahasiswa asal Dompu dan Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Gerindra, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan skandal perselingkuhan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, yang kini menjadi sorotan publik.
Aksi dipimpin oleh Andi Zurhum sebagai koordinator lapangan. Para peserta menuntut agar DPP Gerindra segera menggelar rapat internal untuk membahas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bupati Dompu. Mereka menekankan bahwa perilaku seorang kepala daerah bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menjadi persoalan publik dan mencerminkan etika partai di mata masyarakat.
Dalam orasinya, Andi Zurhum menggambarkan dugaan skandal itu sebagai ancaman serius terhadap reputasi partai dan moral publik. Ia menegaskan bahwa jika dugaan perselingkuhan terbukti, partai harus mengambil langkah tegas, termasuk memecat Bupati Bambang Firdaus dari keanggotaan partai dan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemberhentian sementara atau permanen.
Selain orasi koordinator, peserta aksi juga menekankan bahwa sikap bungkam Bupati Bambang Firdaus dan tindakannya melaporkan akun masyarakat yang mengkritik isu perselingkuhan justru memperkuat dugaan pelanggaran moral tersebut. Massa aksi menegaskan bahwa publik berhak curiga terhadap perilaku Bupati Dompu yang tidak memberikan klarifikasi secara terbuka. “Keheningan dan sunyi klarifikasi dari seorang kepala daerah membuat publik berhak meragukan integritasnya,” kata salah seorang peserta aksi.
Aksi ini menyoroti posisi Bambang Firdaus sebagai Ketua DPD Gerindra Dompu, yang membuat tanggung jawab partai semakin besar. Puluhan mahasiswa menekankan bahwa integritas seorang kepala daerah adalah cerminan dari kredibilitas partai secara keseluruhan.
Hingga akhir aksi, pihak DPP Gerindra belum memberikan tanggapan resmi. Para peserta menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari partai. Mereka juga menyatakan siap melanjutkan serangkaian aksi jika tuntutan tidak ditanggapi, termasuk audiensi publik dan kampanye transparansi agar isu moral politik tetap menjadi perhatian.
“Partai besar harus bertindak sesuai prinsip moral dan etika. Diam atau menunda berarti partai ikut bertanggung jawab atas kerusakan moral yang terjadi di masyarakat,” tutup Andi Zurhum.
