satunusantaranews.co.id -Jakarta, Gelombang aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di Jakarta pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menyisakan pertanyaan besar mengenai sikap sejumlah elite politik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra.
Pengamat politik Muslim Arbi menilai, absennya figur Dasco dalam meredam situasi demonstrasi yang memanas bisa berimplikasi serius terhadap posisinya di parlemen maupun partai. Bahkan, ia menyebut Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra memiliki kewenangan penuh untuk mencopot Dasco dari dua jabatan strategis tersebut.
Menurut Muslim Arbi, keberadaan Dasco di panggung politik nasional bukan sekadar formalitas jabatan. Ia dikenal sebagai tangan kanan Prabowo dengan jaringan kuat, terutama di kalangan Aktivis 98 yang selama ini dianggap mampu menjadi jembatan komunikasi antara kekuasaan dan kelompok masyarakat sipil.
“Sebagai orang kepercayaan Prabowo, seharusnya Dasco muncul ke publik. Ia bisa langsung mengajak dialog kelompok-kelompok yang melakukan tuntutan. Itu yang diharapkan rakyat dalam situasi genting,” ujar Muslim Arbi, Jumat (5/9/2025)
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika demonstrasi mulai ricuh dan memicu bentrokan dengan aparat, publik tak melihat langkah nyata dari Dasco untuk tampil menenangkan keadaan. Ketiadaan itu membuatnya seolah “menghilang” di tengah krisis.
Muslim Arbi menekankan, Dasco memiliki kapasitas dan jalur komunikasi yang berbeda dengan pejabat negara lainnya. Jika sejumlah menteri atau aparat keamanan cenderung menggunakan pendekatan formal dan represif, Dasco dengan latar belakang aktivisme dianggap bisa menjadi penengah.
“Dasco punya jaringan Aktivis 98 yang solid. Seharusnya itu bisa digerakkan untuk mencegah kekacauan. Kemampuan meredam yang selama ini kerap diperlihatkan Dasco, ironisnya justru tidak muncul saat negara sedang menghadapi situasi kritis,” tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah absennya Dasco murni karena faktor pribadi, atau ada dinamika internal Gerindra yang membuatnya memilih diam?
Absennya figur kunci seperti Dasco dalam momentum krisis tidak hanya merugikan citra pribadinya, tetapi juga bisa berimbas pada posisi Partai Gerindra sebagai partai penguasa. Prabowo, yang kini menjabat sebagai Presiden, tentu menginginkan seluruh jajaran partainya bisa menjadi “penopang stabilitas” di tengah gejolak.
“Kalau publik melihat orang kepercayaan Presiden tak mampu hadir di lapangan, maka kredibilitas kepemimpinan ikut terpengaruh. Prabowo tentu tak bisa tinggal diam,” jelas Muslim Arbi.
Ia bahkan membuka kemungkinan adanya reshuffle internal di Gerindra. “Prabowo bisa mencopot Dasco dari Ketua Harian Gerindra maupun dari posisi Wakil Ketua DPR. Itu bukan hal yang mustahil jika dianggap perlu untuk menjaga wibawa kepemimpinan,” ujarnya.
Situasi ini, menurut Muslim, bisa menjadi ujian loyalitas sekaligus kapasitas Dasco. Sebagai orang dekat Prabowo, Dasco bukan sekadar pejabat struktural. Ia memikul beban moral untuk tampil di garda terdepan ketika negara dilanda krisis politik dan sosial.
Di sisi lain, absennya Dasco bisa dimaknai sebagai tanda adanya “jarak” antara dirinya dengan basis massa yang dulu ia klaim kuasai. Jika benar jaringan Aktivis 98 masih solid, mengapa ia tak memanfaatkannya untuk menurunkan tensi demo?
Dari perspektif internal partai, Gerindra kini menghadapi tantangan menjaga citra sebagai partai penguasa yang responsif terhadap aspirasi rakyat. Diamnya figur penting seperti Dasco bisa menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan politik untuk menekan Prabowo.
Kini bola ada di tangan Prabowo Subianto. Apakah ia akan memberi teguran keras kepada Dasco agar lebih sigap di masa depan, atau justru mengambil langkah tegas dengan mencopotnya dari jabatan strategis?
Bagi Prabowo, menjaga stabilitas politik di periode awal kepemimpinannya adalah prioritas utama. Sementara bagi Dasco, absennya saat demo rusuh bisa menjadi catatan hitam yang sulit dihapus, kecuali ia segera membuktikan kembali kapasitasnya sebagai jembatan komunikasi antara rakyat dan kekuasaan.
