Segera Lakukan Terobosan, Balikkan Pelambatan Jadi Pertumbuhan

Pelambatan ekonomi pada triwulan II 2020 yang minus 5,32 persen tampaknya sudah menjadi lampu merah bagi pemerintah.

Jika tidak hati-hati dan segera mengambil langkah-langkah tepat yang strategis dalam pemulihan ekonomi, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan memasuki resesi.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penyangga dan penggerak pertumbuhan ekonomi telah terkontraksi atau mengalami pelambatan 6,51 persen.

Di sisi lain tabungan masyarakat di perbankan nasional justru meningkat, dimana kelas menengah yang jumlahnya sekitar 115 juta merasakan ketidakpastian sehingga mereka menyimpan uang mereka di bank. Hal ini jelas sesuatu yang paradoks, ujar Muhaimin.

Salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional adalah penciptaan lapangan kerja. Di sinilah pemerintah harus benar-benar memperhatikan nasib Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi, jelas Muhaimin lagi.

UMKM saat ini jumlahnya mencapai 64 juta. Ini adalah sektor yang paling terdampak di pandemi COVID-19 ini. Karena itu Pemerintah perlu memperhatikan nasib UMKM yang telah menjadi penyangga masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

UMKM telah mendonorkan tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga ia mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Di saat pandemi, dimana seluruh sektor ekonomi bergerak lambat, maka hanya ada satu cara yang bisa dilakukan yakni fokus pada pengembangan sektor yang mampu memberi efek pada orang banyak dan menciptakan lapangan kerja.

Muhaimin menuturkan, pilihan terhadap strategi pengembangan UMKM sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang berkualitas menjadi keniscayaan. Hal ini karena dalam sejarah UMKM lah sebagai sektor yang mampu bertahan di saat krisis.

UMKM terbukti mampu menangkal krisis global dan menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia karena beberapa hal. Selain tidak memerlukan modal banyak dan mensyaratkan keterampilan tinggi, juga tidak membutuhkan perizinan yang berbelit.

UMKM juga tumbuh dan dikehendaki masyarakat sendiri sehingga ia menjadi pilihan terbaik yang diambil. Kehadiran UMKM juga merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di masa pandemi dan lambatnya pergerakan ekonomi, menurut Muhaimin, dukungan yang bisa diberikan pemerintah dapat melalui berbagai cara.

Selain tentu melalui stimulan-stimulan yang mampu memberi daya hidup terhadap keberadaan UMKM, perhatian pemerintah juga bisa diwujudkan melalui penciptaan program-program yang mampu mendorong inovasi UMKM.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah mendorong para UMKM ini untuk masuk pasar digital. Dari sekitar 60 jutaan UMKM di Indonesia, baru sekitar 3,379 juta UMKM yang masuk pasar digital. Artinya baru sekitar 8 persenan, imbuh Muhaimin.

Muhaimin menilai, komitmen pemerintah dalam soal fiskal dalam konteks penanganan COVID-19 dan pencegahan pelambatan ekonomi sebenarnya sudah cukup dominan. Berbagai skema perlindungan sosial juga sudah dilahirkan.

Hanya yang diperlukan saat ini adalah kecepatan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, tukasnya.